Search

Aturan Baru: Menko Bisa Veto Kebijakan Menteri

Presiden Jokowi meminta para menterinya jangan gaduh di ruang publik

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Jajaran Kabinet Indonesia Maju melakukan sidang kabinet perdana bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Istana Merdeka, kemarin. Dalam sidang itu, Presiden meminta para menteri tak menunjukkan ketaksepahaman di ruang publik.

Presiden meminta menteri-menterinya untuk tunduk pada kesepakatan rapat atau sidang kabinet yang bakal diikuti pada waktu mendatang. Dia pun melarang jajaran menterinya menyampaikan pernyataan yang kontradiktif terhadap hasil rapat dan justru berlawanan antarkementerian.

"Silakan ramainya di dalam rapat. Mau debat di dalam rapat saya dengarkan. Namun, kalau sudah diputuskan, dengan segala risiko harus kita laksanakan," ujar Presiden di hadapan para menteri di Istana Merdeka, Kamis (24/10).

Ke-38 menteri dan pejabat setingkat menteri yang baru saja dilantik pada Rabu (23/10) ikut hadir dalam sidang kabinet paripurna perdana kemarin. Jokowi mengungkapkan, pada kabinet terdahulu ada beberapa menteri yang justru menyampaikan pendapat yang saling bertolak belakang.

"Tidak ada visi misi menteri, yang ada adalah visi misi presiden dan wapres. Ini tolong dicatat karena dalam lima tahun yang lalu ada satu, dua, tiga menteri yang masih belum paham mengenai ini," katanya.

Presiden juga mengingatkan, setiap kementerian tak bisa berjalan dan menjalankan kebijakannya sendiri tanpa ada dukungan dari kementerian lain. "Jangan sampai ada lagi diundang menko (menteri koordinator), selama lima tahun hadir sekali aja tidak. Ada yang seperti ini (pada kabinet terdahulu). Saya juga baru dengar," ujar Jokowi, Kamis (24/10).

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengumumkan, ada kebijakan baru terkait koordinasi antarmenteri dalam sidang kemarin. "Sekarang Presiden mengatakan menko boleh memveto kebijakan menteri yang ada di bawahnya kalau ia (menteri bersangkutan) bertindak sendiri. Apalagi, sampai bertentangan dengan kebijakan presiden ataupun kebijakan kementerian lain yang sejajar," ujar Mahfud seusai sidang kabinet.

Menurut Mahfud, Jokowi menekankan agar para menteri di Kabinet Indonesia Maju dapat saling bekerja secara tim. Ia menjelaskan, menko bertugas untuk mengawal visi Presiden agar dapat diimplementasikan oleh para menteri yang dibawahinya. Selain itu, menko juga bertugas mengoordinasikan kebijakan-kebijakan para menterinya sehingga tak saling bertentangan.

Mantan ketua MK itu pun mengaku telah berkoordinasi dengan para menteri di bawahnya. Ia yakin menteri-menteri di bawah koordinasinya akan menjalin kerja sama dan dapat bekerja bersama tim. "Tadi kita bersepakat. Pak Tito (Mendagri Tito Karnavian) dengan saya sudah bicara kita koordinasi. Kemudian Pak Prabowo (Menteri Pertahanan Prabowo Subianto) juga. Pak Prabowo tadi kita siap bertemu atau berkoordinasi," ujar dia.


Sementara, Ryamizard Ryacudu melakukan serah terima jabatan (sertijab) menteri pertahanan kepada Prabowo Subianto di Aula AH Nasution, Kementerian Pertahanan, Jakarta, kemarin. Hadir juga dalam sertijab Panglima TNI Marsekal Hadi Tjahjanto, Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Andika Perkasa, KSAU Marsekal TNI Yuyu Sutisna, dan KSAL Laksamana TNI Siwi Sukma Adji. Selain itu, tampak hadir Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo dan Menko Polhukam Mahfud MD.

Sebelum dilakukan serah terima jabatan, Prabowo Subianto disambut upacara jajar kehormatan saat tiba di Kementerian Pertahanan. Dia langsung berjalan mengelilingi pasukan jajar hormat yang berada di depannya setiba menaiki podium seusai tiba di kantor Kemenhan, sekitar pukul 14.00 WIB.

"Saya ucapkan selamat kepada Prabowo kawan saya, satu tingkat satu kompi sama-sama terus. Sekarang menggantikan saya alhamdulillah, kira-kira tidak beda jauh," kata Ryamizard Ryacudu di sela-sela perpisahan dengan jajaran Kemenhan.

Sementara, Prabowo Subianto menyatakan belum dapat menjawab program-program apa saja yang akan ia jalankan atau teruskan ke depan. "Saya baru berapa jam serah terima. Jadi, saya mau terus terang saja, saya mau pelajari semua masalah. Saya pelajari," ujar Prabowo seusai serah terima jabatan.

Mantan danjen Kopassus TNI AD itu menyampaikan, dia akan mempelajari semua itu bersama dengan Mabes TNI beserta tiga matranya, staf Kemenhan, staf Kementerian Luar Negeri, dan Presiden Joko Widodo. Hal yang jelas, kata Prabowo, ia akan memprioritaskan kesejahteraan prajurit seperti menteri-menteri terdahulu.

"Saya akan pelajari mana yang perlu diperbaiki, yang dilanjutkan, yang baik kita lanjutkan, yang belum disetujui nanti kita cari persetujuan dari mana-mana," ujar dia. n sapto andika candra/dessy suciati saputri/ronggo astungkoro ed: fitriyan zamzami

Let's block ads! (Why?)



https://ift.tt/2BHcK8c

October 25, 2019 at 07:40AM

Bagikan Berita Ini

0 Response to "Aturan Baru: Menko Bisa Veto Kebijakan Menteri"

Post a Comment

Powered by Blogger.