PKS akan Kritis, Nasdem Bisa Bertindak Oposisi

PKS membuka ruang komunikasi bagi semua partai yang ingin berkoalisi.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh menggelar pertemuan dengan Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Sohibul Iman, Rabu (30/10). Seusai pertemuan, Paloh tak menampik berbagai kemungkinan dalam berpolitik setelah Kabinet Indonesia Maju (KIM) dibentuk Presiden Joko Widodo. Termasuk Nasdem yang bisa bertindak sebagai oposisi meskipun saat ini mereka tergabung dalam koalisi pendukung pemerintah.

Paloh mengatakan, hal yang sama juga bisa terjadi dengan PKS. Menurut dia, saat ini PKS memang berada dalam posisi oposisi bagi pemerintahan, tetapi tidak menutup kemungkinan mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.

"Memang sekarang ini ada kemungkinan akan berhadapan dengan pemerintah atau tidak, seluruh kemungkinan kan ada saja. PKS saja yang di luar ada kemungkinan di dalam, siapa bilang tidak ada. Kita tidak tahu itu kapan," tutur Paloh di kantor DPP PKS, Jalan Simatupang, Pasar Minggu, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).

Palon menambahkan, pihaknya menghargai sikap PKS yang mengambil peran sebagai oposisi seperti saat ini. Bahkan, oposisi dibutuhkan pemerintah sebagai bagian dari kontrol terhadap pemerintah.

Di sisi lain, pemerintah yang baik mampu menerima kritik dari semua pihak. Jika tidak, kata dia, pemerintahan tidak akan berjalan dengan sehat karena tak ada yang mengawasi dan mengkritisi kerjanya.

"Apabila pikiran-pikiran yang mengkritisi tidak ada lagi, itu artinya kita khawatir jalannya pemerintah akan tidak sehat. Kita membutuhkan pikiran-pikiran yang kritis," ujarnya.

Namun, ia mengingatkan, pikiran kritis yang dibutuhkan adalah yang konstruktif dan dilandasi niat baik. Bukan pikiran yang menjatuhkan atau menghina pihak lain. "Bukan untuk saling merusak, menjatuhkan, tapi dengan semangat membangun. Karena, ini milik kita bersama, yang bernama Indonesia," tutur mantan politikus Partai Golkar itu.

Paloh juga menyatakan Nasdem mungkin bisa berkoalisi pada Pilkada 2020 atau Pemilu 2024 mendatang. Meskipun, saat ini ia menilai bahwa belum saatnya untuk membicarakan Pilkada 2020 dan Pilpres 2024.

Sebab, yang terpenting saat ini adalah mengawasi dan mengkritisi kerja dari pemerintahan Joko Widodo-Ma'ruf Amin. "Kedua partai bertemu dalam rangka silaturahmi kebangsaan dan saling menjajaki untuk menyamakan pandangan tentang kehidupan bermasyarakat berbangsa dan bernegara dewasa ini," ujarnya.

Presiden PKS Sohibul Iman mengaku pertemuan antara Nasdem dan PKS untuk membangun kesepahaman terkait berbagai persoalan di Indonesia, termasuk soal kemungkinan keduanya berkoalisi dalam Pilkada 2020 atau Pemilu 2024. PKS tetap membuka ruang komunikasi bagi semua partai yang ingin berkoalisi.

"Nanti setelah ini tentu, kita akan komunikasi. Nah, nanti dari momunikasi itulah mungkin ada peluang-peluang untuk kita bekerja sama, misalnya di pilkada. Tapi, itu masih belum kita bicarakan hari ini," kata Sohibul.

Dalam pertemuan kedua pimpinan partai, dihasilkan tiga kesepakatan. Pertama, kedua partai sepakat untuk saling menghormati sikap konstitusional dan pilihan politik masing-masing partai.

Nasdem menghormati sikap dan pilihan politik PKS yang berjuang di luar pemerintahan. "Pada saat yang sama, PKS juga menghormati sikap dan pilihan politik Nasdem yang berjuang di dalam pemerintahan," ujar Sekretaris Jenderal PKS, Mustafa Kamal.

Perbedaan sikap politik tidak menjadi penghalang bagi Nasdem dan PKS untuk berjuang bersama-sama menjaga demokrasi agar tetap sehat dengan memperkuat fungsi checks and balances di DPR. "Demokrasi yang sehat itu penting untuk mengatasi tantangan-tantangan yang dihadapi bangsa Indonesia, baik di bidang politik, ekonomi, keagamaan, pendidikan, kesehatan, budaya, dan lainnya," kata Mustafa.

Kedua, Nasdem dan PKS sepakat untuk senantiasa menjaga kedaulatan NKRI dan menjalankan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta menjaga keluhuran akhlak dan keteladanan para elite sebagai dasar-dasar kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. PKS dan Nasdem tidak ingin memberikan tempat pada tindakan separatisme, komunisme, terorisme, radikalisme, intoleransi, dan yang bertentangan dengan empat konsensus dasar kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terakhir, kedua partai menyadari bahwa takdir sosiologis dan historis Indonesia adalah warisan sejarah kerja sama para pendiri bangsa. Baik dari kelompok nasionalis yang memuliakan nilai-nilai agama, dengan kelompok Islam yang memegang teguh nilai-nilai kebangsaan.

"Bagi generasi penerus dari dua komponen bangsa tersebut harus mampu menjaga warisan sejarah pendiri bangsa ini, dengan saling menghormati, saling memahami, dan saling bekerja sama dalam rangka menjaga kepentingan bangsa dan negara," ujar Mustafa.

Dalam kunjungannya, Paloh didampingi petinggi Nasdem lain, seperti Sekretaris Jenderal Johnny G Plate yang saat ini menjabat sebagai menkominfo, Ketua DPP Nasdem Rahmat Gobel yang juga wakil ketua DPR dan petinggi lain. Sementara, Presiden PKS didampingi Ketua Majelis Syuro PKS Salim Segaf al-Jufri, Sekretaris Jenderal PKS Mustafa Kamal, hingga Ketua Fraksi PKS di DPR Jazuli Juwaini. N nawir arsyad akbar ed: agus raharjo

Let's block ads! (Why?)