Kemenaker Prioritaskan Pelatihan Vokasi

Menaker menilai harus ada intervensi dalam pembangunan SDM.

REPUBLIKA.CO.ID, BEKASI -- Kementerian Ketenagakerjaan (Kemenaker) fokus menggenjot pelatihan vokasi. Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) M Hanif Dhakiri mengatakan hal ini sebagai tindaklanjut arahan Presiden Joko Widodo yang akan prioritaskan pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tahun 2019.

“Sebelumnya, Kemnaker sudah menjadikan masifikasi pelatihan vokasi sebagai program prioritas. Setelah ada arahan Presiden Jokowi 2019 sebagai prioritas pembangunan SDM, masifikasi pelatihan vokasi, lebih digenjot lagi,” kata dia, dalam acara Fun Walk Skill For Future di BBPLK Bekasi pada Ahad (7/4).

Seiring dengan revolusi industri 4.0 dan teknologi digital, menurut Menaker Hanif persaingan bisnis dan pembangunan yang semula banyak bertumpu pada pemanfaatan sumber daya alam, bergeser ke persaingan pada penguasaan teknologi informasi dan kompetensi angkatan kerja yang membutuhkan SDM berkualitas.

"Harus ada intervensi dalam pembangunan SDM, agar skil, dan kompetensi angkatan kerja Indonesia mampu bersaing. Salah satu cara cepat untuk meningkatkan kompetensi angkatan kerja adalah dengan pelatihan vokasi,” ujar Hanif.

Terkait dengan pelatihan vokasi Kemnaker telah melakukan beberapa terobosan, yakni masifikasi pelatihan di Balai Latihan Kerja (BLK), pemagangan terstruktur, dan sertifikasi uji kompetensi. Masifikasi pelatihan di BLK melalui program triple skilling, yaitu skilling, up-skilling, dan re-skilling.

Skilling untuk angkatan kerja yang ingin mendapatkan skil. Up-skilling untuk pekerja yang ingin meningkatkan skil, re-skilling untuk pekerja yang ingin mendapatkan keterampilan baru.

Untuk mendekatkan akses pelatihan vokasi kepada masyarakat, pemerintah juga membangun BLK Komunitas. Tahun 2017 dengan 50 BLK Komunitas, 2018 75 BLK Komunitas. Tahun 2019 naik menjadi 1.000 BLK Komunitas berbasis pesantren.

Khusus merespon perkembangan industri berbasis digital, Menaker Hanif menginisiasi pembangunan Innovation Room di Kantor Kemnaker pada Juni 2018. Ini adalah sebuah Talent Hub untuk merespons era baru industri digital dan Industri 4.0. “Nantinya, Innovation Room akan direplikasi di BLK-BLK milik Kemnaker,” ujar Hanif.

Prioritas pembangunan SDM juga dalam rangka menyelamatkan bonus demografi yang akan dialami Indonesia, yang puncaknya terjadi 2025-2030. Dimana, 70 persen penduduk Indonesia adalah usia produktif.

Berdasarkan riset McKinsey Global Institute yang menyebutkan, Indonesia akan menjadi negara dengan ekonomi terbesar ke-7 di dunia. Namun capaian itu mensyaratkan penduduk usia produktif memiliki skill dan kompetensi.

"Masifikasi pelatihan vokasi kita lakukan untuk pekerja saat ini, serta anak-anak pekerja yang kelak menjadi angkatan kerja saat puncak bonus demografi terjadi,” kata Hanif.

Let's block ads! (Why?)