Kemlu Klarifikasi Pernyataan Rizieq Shihab Soal Video Menlu

Menlu diduga mengarahkan para staf Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI di Saudi

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri (Kemenlu), Lalu Muhammad Iqbal, mengatakan pihaknya tidak akan melaporkan pernyataan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab soal video Menlu Retno Marsudi. Dalam video tersebut, disebutkan Menlu Retno diduga mengarahkan para staf Kedutaan Besar dan Konsulat Jenderal RI di Arab Saudi untuk memenangkan capres pejawat.

Menurut Iqbal, langkah klarifikasi Kemlu sudah cukup untuk memastikan apa yang disampaikan Rizieq tidak benar. "Tidak ada (pelaporan). Saya kira klarifikasi yang kami sampaikan ini sudah memadai yang penting publik tahu bahwa apa yang disampaikan itu tidak benar," ujar Iqbal di Kantor KPU, Menteng, Jakarta Pusat, Selasa (2/4).

Iqbal menduga Rizieq Syihab mungkin tidak berbohong. Namun dia diduga mendapatkan informasi yang salah tentang kunjungan dari Menlu ke Arab Saudi. Pasalnya, Menteri Retno hanya melakukan kunjungan ke KBRI Jeddah dan tidak melakukan kunjungan KBRI Riyadh.

"Mungkin beliau (Rizieq) tidak berbohong, tetapi mungkin beliau mendapatkan informasi yang tidak benar sehingga beliau menyampaikan itu," lanjutnya.

Iqbal menjelaskan bahwa Menteri Retno melakukan kunjungan ke KBRI Jeddah pada 4 - 5 Maret 2019 dalam rangka dalam rangka perlindungan WNI. Retno membuka secara resmi fasilitas pelayanan publik sebagai bentuk pelayanan satu atap. Fasilitas ini sudah dicita-citakan lama dan baru selesai dibangun Februari 2019 lalu.

"Selain meresmikan fasilitas publik, beliau (Menteri Retno) juga berkunjung ke sekolah Indonesia di Jeddah untuk melihat kondisi para pelajar karena ada rencana dalam waktu dekat untuk memindahkan sekolah Indonesia Jeddah ke gedung yang lebih layak kondisinya, sekarang tidak terlalu memadai," paparnya.

Iqbal juga menegaskan bahwa Menteri Retno selalu menyampaikan dua hal terkait Pemilu 2019 ketika bertemu dengan para staf Kedutaan Besar dan Konsulat di manapun. Pertama, memastikan agar pemilu berjalan lancar karena perwakilan pemerintah harus memberikan dukungan terhadap PPLN sehingga pemilu berjalan lancar dan sukses.

"Kedua semua diminta untuk bersikap profesional, netral dan berintegritas bahkan seruan untuk bersikap netral itu juga disampaikan secara resmi secara tertulis kepada semua perwakilan. Jadi nggak mungkin Menteri Luar Negeri mengarahkan kepada salah satu pasangan calon," tegasnya.

Let's block ads! (Why?)