Pembahasan Blok Masela Ditargetkan Selesai Semester I 2019

Salah satu pokok pembahasan ialah terkait belanja modal.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah bersama Inpex Coorporation selaku operator Blok Masela masih melakukan pembahasan mengenai Plan Of Development (POD) Blok yang rencananya akan dibangun di onshore ini. Pemerintah menargetkan proses pembahasan akan diselesaikan dalam waktu dekat, paling lambat semester I tahun ini.

Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto menjelaskan semua pihak saat ini sedang mengebut pembahasan Blok Masela ini. Pada semester I tahun ini seluruh pembahasan harus segera selesai.

"Semua pembahasan harus selesai semester I tahun ini," ujar Dwi di Kementerian ESDM, Senin (8/4).

Dwi merinci dalam pembahasan Blok Masela ini salah satu pokok pembahasan yang dikebut adalah soal belanja modal (capital expenditure/capex) untuk blok minyak dan gas (migas) tersebut. Pembahasan capex harus betul-betul dihitung secara terliti dan rasional. Pascaperhitungan capex, kedua belah pihak baru melanjutkan pembahasan ke persoalan keekonomian proyek.

"Makanya kami hitung sekarang berapa capex yang reasonable. Sebab, kalau tidak sesuai standar maka perlu ada insentif insentif," ujar Dwi.

Pembahasan mengenai Blok Masela ternyata tak hanya persoalan modal dan insentif saja. Menurut Deputi Bidang Infrastruktur Kemenko Maritim, Ridwan Djamaludin Inpex juga meminta bantuan pemerintah untuk penyelesaian pembebasan lahan untuk pembangunan proyek tersebut.

"Kami adakan pertemuan dengan SKK migas intinya kegiatan di darat tetap dilakukan. Yang masih diskusi antara kedua belah pihak pembebasan lahan 1400 hektar sudah diproses di KLHK," ujar Ridwan di Kantor Kemenko Maritim, Senin.

Terkait pembebasan lahan ini, Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan menjelaskan proses pembebasan lahan bisa segera diselesaikan oleh pemerintah untuk bisa mempercepat proses pembangunan Blok Masela.

"Ada 1.000 hektare lahan yang mereka minta supaya bisa segera dibebaskan, yaitu minta mereka dalam empat tahun, saya bilang ngapain 4 tahun, setahun beres gitu," ujar Luhut dilokasi yang sama.

Let's block ads! (Why?)