Pemilu Tak Selalu Berarti Sama Dengan Demokrasi: Studi Kenya

Barbara Yoxon melakukan penelitian pemilu dan demokrasi di Kenya.

Oleh: DR Maiyasak Johan, Advokad Senior dan Manta Wakil Ketua Komisi Hukum DPR RI

Barbara Yoxon, seorang Pengajar Politik di Universitas New York pada tanggal 30 November 2017, menulis sebuah artikel menarik tentang Pemilu dan demokrasi di bawah judul: "Why elections don’t always equal democracy: the case of Kenya"

Kenya seperti juga Indonesia sebelum era reformasi, adalah sebuah negara otoritarian dengan sistem satu partai. Partai yang berkuasa pada waktu itu adalah Partai Persatuan Nasional Kenya (KANU).

Sistem satu Partai di Kenya berlangsung sejak tahun 1982 hingga tahun 1991 - dimana dengan satu partai itu kekuasaan dimonopoli dan oposisi dilarang dan diharamkan.

Sejak tahun 1991 terjadi perubahan yang disebut sebagai transisi, Kenya berubah dari negara dengan sistem satu Partai menjadi negara multi partai. Perubahan itu tentu saja dianggap signifikan dan menjanjikan.

Partai KANU menghadapi tantangan rielnya yang pertama sejak kemerdekaan dalam pemilihan presiden di atas sistem multipartai yang diadakan pada tahun 1992.

Namun, ternyata partai KANU tidak kehilangan cengkeramannya pada kekuasaan sampai presiden Daniel Arap Moi kalah dari pemimpin oposisi Mwai Kibaki dalam pemilihan 2002.

Pemilihan presiden berikutnya pada tahun 2007 ditandai oleh kekerasan politik di mana lebih dari 1.500 orang terbunuh menyusul klaim bahwa dua kandidat utama telah memanipulasi hasilnya.

Terlepas dari sejarah ketidakstabilan politik ini, arah demokrasi baru negara itu tampaknya dikonfirmasikan ketika Mahkamah Agung Kenya membatalkan hasil pemilihan umum 8 Agustus 2017 yang lalu. Dalam keputusan bersejarah bagi Afrika, Mahkamah Agung memutuskan agar pemilihan presiden diulang.

Awalnya banyak yang memuji pengadilan karena menegakkan demokrasi. Namun berminggu-minggu kemudian pengadilan yang sama menguatkan kemenangan kedua Kenyatta. Seorang juru bicara koalisi oposisi berspekulasi bahwa anggota Mahkamah Agung diintimidasi.

Pergantian peristiwa yang mendukung Presiden Kenyatta tidak mengejutkan. Ini menunjukkan bahwa proses pemilihan Presiden yang bebas tidak pernah dimaksudkan untuk membantu negara itu mewujudkan demokratisasi secara sungguh-sungguh. Ini tercermin dari berbagai peristiwa di beberapa negara tetangganya yang tampaknya sedang dalam era transisi juga seperti Zimbabwe atau Senegal.

Terlebih lagi, proses membuka sistem politik bisa - dalam dan dari dirinya sendiri - tidak pernah diharapkan untuk mewujudkan demokrasi. Itu bisa lihat dalam kasus di Ukraina, di mana tak lama setelah jatuhnya Uni Soviet telah melakukan Pemilu, diperkirakan mulanya Pemilu itu akan menghasilkan proses demokratisasi yang mirip dengan Polandia pada tahun 1989. Tetapi demokrasi tidak pernah tiba di Ukraina. Alih-alih malah merosot lebih dalam ke otoritarianisme.

Dalam kasus Kenya, pemilihan umum telah digunakan untuk mendukung legitimasi rezim otokratis. Sementara Kenya mengadakan pemilihan umum yang bebas dan teratur, elit politik secara teratur mengintimidasi oposisi politik serta jurnalis dan peradilan. Ini secara efektif mampu mengacaukan hasil dari setiap pemilihan untuk kepentingan pemerintah yang berkuasa.

Let's block ads! (Why?)