Pemprov Jatim Luncurkan Aplikasi SP2D Online

Aplikasi ini bisa memperkuat koneksitas antara perencanaan dan penganggaran

REPUBLIKA.CO.ID, SURABAYA -- Pemerintah Provinsi Jawa Timur meluncurkan aplikasi Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) secara online, paperless, dan digital signing, serta E-Evaluasi APBD Kabupaten/ Kota se-Jatim di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (6/11). Gubernur Jatim, Khofifah Indar Parawansa berharap, aplikasi ini bisa memperkuat koneksitas antara perencanaan dan penganggaran regional Provinsi Jatim.

"Hari ini baru 14 kabupaten/ kota yang sudah terintegrasi antara e-planning dan e-budgeting. Jadi masih ada pekerjaan rumah 24 lagi," ujar Khofifah di sela peluncuran.

Khofifah melanjutkan, aplikasi ini dirancang secara regional Jatim, karena secara APBD, Jawa Timur memiliki 38 kabupaten/ kota atau terbesar di Indonesia. Sehingga presisi, akurasi dan akuntabiliti dari perencanaan dan penganggaran perlu terus disiapkan.

"Kita juga mendengar tadi dari direktur perencanaan anggaran ini tadi baru dirumuskan oleh Kementerian Dalam Negeri. Nah kita rupanya kategori kelompok pertama yang inisiasi dari Mendagri yang sama dengan berintegrasi nya antara perencanaan anggaran," ujar Khofifah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Jatim, Jumadi manambahkan, dalam pengelolaan keuangan daerah, tidak hanya penganggaran. Tapi juga ada perbendaharaan. Perbendaharaan ini, kata dia, yang selama ini otorisasi dan pencairan dilakukab secara konvensional.

"Makanya itu kita lakukan langkah-langkah untuk efektivitas, efisiennya seperti apa. Karena kan puluhan ribu kita mengerjakan SP2D apalagi kalau di akhir tahun itu bisa numpuk," kata dia.

Oleh karena itu, lanjut Jumadi, sistem SP2D online yang paperless, dan digital signing, didesain untuk kecepatan dan transparansi. "Karena nanti penyedia barang bisa melihat. Misal rekanana A bisa melihat dengan izin dari pengguna anggaran nomor SPM-nya berapa itu bisa dilihat," ujar Jumadi.

Kelebihan lainnya, kata Jumadi, pencairan juga bisa dilakukan di mana pun. Artinya ketika pejabat berwenang tidak di kantor pun, tetap bisa melakukan pencairan lewat smartphonenya.

Let's block ads! (Why?)