Pimpinan DPRD DKI Definitif Ditetapkan

Anies harap, masalah wagub bisa jadi agenda utama anggota DPRD yang baru.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA – Sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta yang digelar, Kamis (3/10), akhirnya mengumumkan lima pimpinan DPRD DKI definitif. Ketua DPRD DKI Jakarta sementara Pantas Nainggolan saat memimpin sidang Paripurna DPRD DKI Jakarta mengumumkan secara lengkap kelima pimpinan DPRD DKI dari lima partai yang memperoleh suara terbanyak pada pemilu legislatif 2019 lalu.

"Kelima pimpinan DPRD DKI definitif tersebut berdasarkan surat rekomendasi dari masing-masing Dewan Pimpinan Pusat (DPP) ke lima partai politik," ujar Pantas dalam sidang Paripurna di DPRD DKI, Kamis (3/10).

Berdasarkan surat DPP PDIP, sebut dia, sebagai partai yang memperoleh suara terbanyak, berhak menempati posisi Ketua DPRD DKI Jakarta. Pantas membacakan surat keputusan dari lima parpol yang menyerahkan nama pimpinan DPRD definitif.

Pertama berdasarkan surat dari DPP PDIP nomor 373/IN/DPP/X/2019 tanggal 1 Oktober 2019 dan surat dari DPD PDIP DKI Jakarta terkait pengantar Calon Ketua DPRD DKI Jakarta memutuskan H Prasetyo Edi Marsudi SH sebagai Ketua DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024.

Kemudian, lanjut Pantas, berdasarkan rekomendasi dari DPP Partai Gerindra nomor 08-118-KPTS/DPP-Gerindra/2019 tertanggal 16 Agustus 2019, tentang pimpinan DPRD Fraksi Gerindra periode 2019-2024 memutuskan Mohammad Taufik sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024.

Selanjutnya, ketiga, sambung Pantas, berdasarlan surat DPP PKS nomor 109/SKEP/DPP-PKS/2019 tertanggal 22 Agustus 2019, hal penugasan sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta periode 2019-2024 memutuskan H Abdurrahman Suhaimi sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta dari Fraksi PKS.

Keempat, ujar dia, berdasarkan surat keputusan DPP Partai Demokrat nomor 442/SK/DPP.PD/X/2019 tanggal 2 Oktober 2019 tentang pergantian unsur pimpinan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta dari Partai Demokrat memutuskan Misan Samsuri sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024 dari Fraksi Partai Demokrat.

Kelima, terang dia, berdasarkan surat DPP PAN nomor 4/A/KPTS/KO-SG/061/VII/2019 tertanggal 31 Juli 2019 tentang penetapan pimpinan DPRD DKI Jakarta dan surat dari DPW PAN DKI Jakarta tanggal 27 Agustus 2019 menetapkan Zita Anjani SSos MSc sebagai wakil ketua DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024.

"Sesuai usulan kelima partai politik peraih suara terbanyak tersebut maka penyusunan Pimpinan DPRD DKI Jakarta masa jabatan 2019-2024, sebagai berikut: Ketua DPRD Prasetyo Edi Marsudi, Wakil Ketua Mohammad Taufik, Wakil Ketua Abdurrahman Suhaimi, Wakil Ketua Misan Samsuri, dan Wakil Ketua Zita Anjani," papar Pantas.

Selanjutnya, kata dia, nama-nama pimpinan DPRD DKI definitif ini akan diserahkan ke gubernur DKI Jakarta untuk kemudian mendapatkan pengesahan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk ditetapkan. Kemudian, dari Kemendagri nama-nama ini akan diambil sumpahnya di Sidang Paripurna selanjutnya.

Ketua DPRD DKI definitif Prasetyo Edi Marsudi yang kembali dipilih untuk kedua kalinya sebagai Ketua DPRD mengaku berterima kasih kepada DPP PDIP atas penugasan ini. Prasetyo mengaku, akan siap kembali mengawal aspirasi anggota dewan, termasuk mengawasi jalannya kinerja eksekutif dalam rangka membangun Jakarta dengan APBD yang cukup besar ini.

"Masih banyak permasalahan Jakarta yang harus diselesaikan oleh eksekutif yang perlu diawasi terus oleh dewan, masalah banjir, macet, penataan rumah kumuh dan padat, dan lainnya. Setelah kami dilantik nanti, kami melaksanakan fungsi itu," kata Prasetyo.

Prasetyo juga menyebut ada program legislasi yang akan dikerjakan, seperti beberapa rancangan peraturan daerah (Raperda) yang penting untuk diselesaikan. Misalnya, soal permukiman, kemudian antisipasi kemacetan, dan lain-lain. Selain soal Raperda, Prasetyo juga menyorot soal Formula E dan langkah cepat menangani banjir jelang masuknya musim hujan mendatang.

Wakil Ketua DPRD dari Fraksi Partai Demokrat Misan Samsuri mengatakan, sektor kesehatan masih ada yang perlu dibenahi, terutama memfasilitasi jaminan kesehatan warga kurang mampu. Begitu juga sektor pendidikan, menurut dia, sangatlah penting.

DPRD DKI Jakarta sedang memperjuangkan iuran bulanan atau SPP gratis buat siswa-siswa sekolah negeri dan swasta di lingkup Ibu Kota. "Saya kira, anggaran DKI Jakarta cukup ya. Jadi, ini sedang kami usulkan ke Pak Gubernur supaya dibuat aturan daerahnya," kata dia.

Terkait hal itu, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan berharap, pimpinan DPRD DKI Jakarta definitif yang baru ini bisa membangun kemitraan dengan Pemprov DKI dengan baik, khususnya pada beberapa program dan agenda unggulan Pemprov DKI yang sedang berjalan dan dikerjakan. Anies menyebut, ada banyak raperda yang sekarang dalam antrean untuk disahkan.

"Raperda-raperda itu selama ini menunggu cukup panjang karena ada proses pemilu, kemudian penentuan pimpinan dan sekarang alhamdulillah sudah ada pimpinan DPRD definitif. Karena itu, kami berharap, bisa segera pembahasan dan kerja bersama," ujar Anies.

Anies menyebut, ada beberapa raperda yang penting untuk dibahas segera, di antaranya, raperda yang terkait Rencana Detail Tata Ruang, kemudian ada tiga atau empat raperda lain. Termasuk, kata Anies, selain raperda yang tidak kalah penting adalah pembahasan wagub DKI.

"Mudah-mudahan, soal wagub ini masuk dalam agenda cepat ketua DPRD definitif yang baru ini," kata dia.

Dengan nama-nama pimpinan DPRD DKI ini, Anies mengaku, akan lebih merasa terbantu. Karena beberapa pimpinan DPRD DKI merupakan orang lama yang sebelumnya sudah bekerja sama dan menyepakati beberapa capaian dalam beberapa hal. Seperti, Ketua DPRD DKI Prasetyo Edi Marsudi dan Wakil Ketua DPRD Mohammad Taufik.

Let's block ads! (Why?)