Golkar Belum Tentukan Sikap Terkait Pansus Jiwasraya

Golkar memilih menunggu masa reses DPR RI selesai pada 13 Januari 2020.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Fraksi Golkar belum menentukan sikap terkait wacana pembentukan panitia khusus (pansus) kasus gagal bayar asuransi Jiwasraya. Golkar baru akan menentukan sikap setelah DPR RI memasuki masa sidang tahun 2020.

"Terkait sikap Fraksi partai Golkar, berhubung masih dalam masa Reses maka masih belum ada sikap resmi Fraksi," kata Anggota Komisi VI DPR RI Fraksi Golkar Idris Laena saat dihubungi Republika, Rabu (8/1).

Idris menyatakan, Golkar memilih menunggu masa reses DPR RI yang akan selesai pada 13 Januari 2020. Setelah memasuki masa sidang, Fraksi Golkar baru mau berbicara soal sikapnya terhadap wacana pembentukan pansus Jiwasraya.

Terlebih, pansus tidak akan hanya melibatkan satu komisi di DPR. "Sebab di Fraksi perlu dibahas, karena jika perlu dibuat Pansus, maka itu lintas Komisi sehingga perlu ada kesamaan pandangan untuk menentukan sikap Fraksi," ujar Idris.

Idris menekankan, pada dasarnya pembentukan Panja ataupun Pansus di DPR adalah proses lolitik yang biasa saja untuk mendalami masalah. Dalam perkara Jiwasraya sendiri, pansus menjadi alat DPR umtuk mendalami maslah gagal bayar yang dialami.

"Itu merupakan hak konstitusional setiap Anggota Dewan," ujar Idris.

PT Asuransi Jiwasraya diketahui mengalami gagal bayar dengan angka yang ditaksir Kejaksaan Agung (Kejakgung) mencapai Rp 13, 7 triliun. Berbagai lembaga seperti Kementerian Keuangan, BUMN, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) hingga Kejakgung turut melakukan langkah untul menyelesaikan perkara tersebut, sesuai bidang masing-masing.

DPR RI turut menuntut kejelasan kasus tersebut. Sejumlah fraksi menilai perlu dibentuknya Pansus untuk menguak akar masalah Jiwasraya. Fraksi yang sudah menyetujui di antaranya, Demokrat, Gerindra, PKS dan PPP.

Let's block ads! (Why?)