Pemprov DKI Optimistis LRT Beroperasi Tepat Waktu

LRT masih memiliki catatan yang perlu ditinjau kembali dan diperbaiki.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Pemerintah provinsi (pemprov) DKI Jakarta optimistis pengoperasian kereta lintas rel terpadu (LRT) fase I Velodrome-Kelapa Gading bisa tepat waktu. Meskipun menurut hasil sertifikasi, LRT masih memiliki catatan yang perlu ditinjau kembali dan diperbaiki.

“Pokoknya yang menjadi review catatan hasil dari sertifikasi itu sedang on progress perbaikan. Kita tetap optimistis apa yang menjadi target untuk bisa diselesaikan akan diselesaikan tepat waktu,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Sigit Widjatmoko di Balai Kota Jumat (15/2).

Menurutnya, masih terdapat beberapa catatan yang harus diperbaiki oleh LRT Jakarta sebelum dilakukan pengoperasian pada akhir Februari nanti. Catatan itu antara lain power loss di Stasiun Velodrome dan lebar track.

Sigit menuturkan, permasalahan power loss itu mempengaruhi grafik perjalanan kereta (GPK). Hal itu, kata dia, dikarenakan sistem persinyalan yang dipakai adalah sistem fixed block. Sementara, terkait dengan lebar track, LRT Jakarta masih harus menyesuaikan dengan desain standar yang disampaikan.

“Lebar track ya, sedang dalam penanganan,” kata Sigit.

Selain itu, Pemprov DKI juga telah menyiapkan integrasi antarmoda dalam rangka mendukung pengoperasian kereta LRTJakarta. Hal itu ditandai dengan diluncurkannya Jak Lingko bertajuk JakLingko24 pada Kamis (14/2). JakLingko24 adalah rute Transjakarta yang mengarah dari Pulogadung Jakarta Timur menuju ke Pasar Senen yang melewati Kelapa Gading. Pemprov juga tengah merencanakan integrasi fisik dengan pembangunan skybridge yang terbentang mulai Stasiun Velodrome LRT Jakarta sampai ke Halte Pemuda Rawamangun.

Direktur Utama PT LRT Jakarta Allan Tandiono menyebutkan pihaknya masih menunggu keputusan dari pemprov perihal tarif yang akan dibebankan kepada masyarakat untuk menaiki transportasi anyar ini. Dia menuturkan, usulan dari Dewan Transportasi Kota Jakarta (DTKJ) adalah sebesar Rp 10.800 per orang. Angka itu masih direkomendasikan kepada pemprov untuk meminta persetujuan dari DPRD DKI Jakarta.

“Masih di pemprov. Dalam waktu dekat akan keluar. Karena tahun ini kan LRT dan MRT sudah mulai beroperasi, sehingga harus ada tarif,” kata Allan.

Let's block ads! (Why?)