Tidak Ada Azan Jika Jokowi Menang, JK: Di Mana Logikanya?

JK berharap informasi tak jelas jangan diterima begitu saja.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA--Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) menegaskan tudingan yang ditujukan kepada calon presiden nomor urut 01 Joko Widodo adalah tidak benar atau hoaks. Itu berkenaan dengan dugaan kampanye hitam sekelompok orang bahwa jika Jokowi terpilih diisukan akan ada larangan azan di masjid-masjid, larangan penggunaan hijab bagi perempuan, serta akan ada pelegalan nikah sesama jenis.

Menurut JK, tidak mungkin pemerintahan Jokowi selanjutnya melegalkan praktik-praktik tersebut. Apalagi, ketika calon wakil presiden yang akan mendampinginya adalah KH Ma'ruf Amin.

"Ya, namanya saja hoaks. Itu kan tidak mungkin lah itu. Apa lagi kan wakilnya Pak Ma'ruf Amin Ketua MUI (Majelis Ulama Indonesia)," ujar JK saat diwawancarai di Kantor Wakil Presiden, Jalan Medan Merdeka Utara, Jakarta, Selasa (26/2).

JK pun mempertanyakan beredarnya kampanye hitam kepada pasangan calon nomor yang wakilnya berasal dari mantan Rais Aam PBNU tersebut. "Bagaimana bisa jadi ketua MUI melarang azan. Di mana logikanya," ujar JK.

Karenanya ia berharap informasi yang tidak jelas, tidak langsung diterima begitu saja oleh masyarakat dan diteruskan ke media sosial.

"Jadi kalau jelas hoaks, jangan muat. Itu baru caranya. Selama Anda muat dia tetap akan menjadi hoaks. Jadi tergantung Anda, dan di media sosial," kata JK.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menanggapi fitnah yang menyebut jika akan ada larangan suara azan terpilih dalam Pilpres 2019. Jokowi menilai fitnah tersebut sangat keterlaluan. Jokowi menegaskan tudingan larangan suara azan itu merupakan fitnah dan tidak mungkin dilakukan.

"Buanyak sekali (fitnah dan hoaks). Ada katanya nanti kalau Presiden Jokowi menang (Pilpres), enggak boleh azan. Ini kebangetan," kata Jokowi.

Sebelumnya, beredar video viral di media sosial yang berisi beberapa ibu-ibu yang memprovokasi bahwa azan tak akan ada lagi jika Jokowi terpilih di pilpres. Pihak kepolisian Jawa Barat juga telah memproses para pelaku diduga penyebar provokasi tersebut.

Let's block ads! (Why?)