NU Desak Pemerintah Berupaya Lebih Keras Kontrol Plastik

Sampah plastik telah merusak ekosistem alam dan membahayakan lingkungan.

REPUBLIKA.CO.ID, BANJAR – Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) mendesak pemerintah melakukan upaya yang lebih keras untuk menekan dan mengendalikan laju pencemaran limbah plastik di Indonesia.

Ketua Umum PBNU, KH Said Aqil Siradj, menyatakan keprihatinannya dengan status Indonesia sebagai penghasil limbah plastik terbesar kedua di dunia setelah Cina.

Sebanyak 130 ribu ton sampah setiap harinya dan hanya separuh yang dibuang ke tempat pembuangan akhir (TPA).

“Kebanyakan sampah dibakar secara ilegal atau dibuang ke sungai dan laut sehingga merusak ekosistem,” kata Kiai Said saat memberikan sambutan dalam pembukaan Musyawarah Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama 2019 di Pondok Pesantren Miftahul Huda Al-Azhar Citangkolo, Kota Banjar, Jawa Barat pada Rabu (27/2).

Selain itu, menyikapi posisi dan kondisi Indonesia yang rawan bencana alam. NU mendorong pemerintah untuk memperkuat mitigasi dan kesiapsiagaan bencana terutama di daerah berisiko tinggi terdampak bencana.

Yakni mulai dengan peningkatan kapasitas masyarakat dalam menghadapi bencana berbasis kearifan lokal terutama melalui pesantren dan madrasah. Selain itu NU juga mendorong pemda menjadikan pengurangan risiko bencana terintegrasi dalam rencana pembangunan hingga menggalakan simulasi rutin penanganan bencana.

“Menyepakati sistem peringatan dini dan mekanisme penyelamatan diri saat terjadi bencana agar masyarakat dapat menyelamatkan diri, dan mengalokasikan anggaran yang memadai,” katanya.

Lebih lanjut, dia menjelaskan persoalan yang dibahas dalam Munas dan Konbes tersebut dibagi dalam tiga kategori yakni masail waqiyah yang mencakup bahaya sampah plastik, niaga perlengkapan, hingga bisnis money game.

Selain itu terdapat juga pembahasan masail maudluiyah meliputi masalah kewarganegaraan dan hukum negara, konsep Islam nusantara, dan politisasi agama. Serta masail Diniyah qununiyah meliputi RUU anti monopoli dan persaingan usaha untuk mencegah kezaliman ekonomi global dan RUU penghapusan kekerasan seksual.

“Di bagian rekomendasi NU tengah mengkaji agar pemerintah mempertimbangkan kembali pengembangan pembangkit listrik tenaga nuklir (PLTN) untuk mengatasi defisit pasokan energi dalam jangka panjang,” kata Said Aqil.

Sementara itu Munas dan Konbes NU dibuka langsung Presiden Joko Widodo. Rencananya Munas dan Konbes akan berlangsung hingga 1 Maret.

Let's block ads! (Why?)