Pengusaha Tunggu Skema Investasi di Ibu Kota Baru

Pengusaha sudah mewanti-wanti agar kebijakan itu tidak menjadi proyek mangkrak.

REPUBLIKA.CO.ID, JAKARTA -- Kalangan dunia usaha menyatakan siap untuk berinvestasi di ibu kota baru. Namun, para pengusaha masih menunggu penjelasan dari pemerintah mengenai detail skema investasi dan aturannya.

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Rosan Perkasa Roeslani mengatakan, swasta memiliki peran besar dalam menyukseskan rencana besar pemerintah untuk memindahkan ibu kota ke Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur (Kaltim). Sebab, dari total kebutuhan pembiayaan, sebagian besar berasal dari investasi swasta, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), dan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU).

"Peran swasta sangat vital. Namun, kita perlu lebih dulu pelajari bagaimana cara investasinya, seperti apa aturan main yang berlaku," kata Rosan saat ditemui di Menara Kadin, Jakarta, Selasa (27/8).

Rosan mengatakan, berdasarkan penjelasan pemerintah, dari total kebutuhan pendanaan Rp 466 triliun, sebanyak 81 persen atau senilai Rp 377 triliun diharapkan datang dari pihak swasta. Sisanya, 19 persen atau sekitar Rp 88 triliun dipenuhi dari hasil pengelolaan aset pemerintah.

Menurut Rosan, pembagian alokasi pendanaan ibu kota baru membuat posisi pengusaha swasta amat menentukan keberhasilan pemindahan ibu kota, khususnya dari segi pembiayaan. Pihaknya pun akan mendorong para pelaku usaha untuk berperan secara aktif.

Dalam proses kajian pemindahan ibu kota negara, ia menuturkan bahwa pengusaha sudah mewanti-wanti agar kebijakan itu tidak menjadi proyek mangkrak. Belajar dari masalah pembangunan sebelumnya, kata dia, tidak adanya dorongan politik kerap kali menghambat proses pembangunan.

Oleh karena itu, legalitas dan kepastian hukum dalam pemindahan ibu kota harus benar-benar dijamin agar proses investasi dari swasta berjalan lancar. Pemerintah pun diharapkan dapat melaksanakan proses pemindahan ibu kota sesuai jangka waktu yang ditetapkan.

Rosan menambahkan, pemerintah juga harus transparan serta melakukan sosialisasi secara baik dan masif. Hal itu diperlukan agar tumbuh antusiasme positif dari pengusaha untuk ikut berkontribusi membangun ibu kota baru di Kalimantan Timur.

"Kita sudah berikan masukan. Kita dorong supaya terlaksana. Dalam setiap keputusan, ada kekhawatiran wajar, tapi kita harus berpikirian positif," katanya.

Rencana pemindahan ibu kota disambut positif pengusaha daerah. Ketua III Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kalimantan Barat (Kalbar) Andreas Acui Simanjaya menilai pemindahan ibu kota ke Kaltim akan memberikan kesempatan bagi Kalbar untuk mengembangkan daerahnya.

"Pemindahan ibu kota, baik langsung atau tidak, nanti akan berpengaruh ke Kalbar. Pemindahan yang sudah ditetapkan akan memberikan peluang dan kesempatan yang baik bagi Kalbar juga," ujarnya di Pontianak, Selasa. Ia mencontohkan, dekat dengan pusat pemerintahan akan memberi kesempatan kepada Kalbar, seperti pembangunan infrastruktur, ekonomi, peningkatan SDM dan lainnya.

Andreas menambahkan, Apindo sejak awal ikut memberi masukan dan kajian kepada pemerintah, bahkan sebelum wacana pemindahan ibu kota mengemuka di media massa. Ia pun mengatakan bakal mendorong para anggota Apindo Kalbar untuk menyukseskan pemindahan ibu kota.

"Kita akan memanfaatkan berbagai jaringan yang dimiliki Apindo. Investasi besar-besaran jelas akan dilakukan oleh para pengusaha, termasuk oleh para anggota Apindo," katanya.

Kendati demikian, ia mengingatkan pemerintah untuk memperhatikan ketersediaan sumber daya manusia (SDM) dan infrastruktur penunjang. Dengan begitu, pemindahan ibu kota negara berdampak baik bagi seluruh masyarakat Indonesia.

Menteri Keuangan Sri Mulyani menuturkan, pihaknya masih mencari cara untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan pemindahan ibu kota. Ia masih mempelajari rencana induk yang dibuat Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) dan Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).

Dari rencana induk tersebut, Sri menambahkan, Kemenkeu akan mengetahui seberapa besar kebutuhan pembangunan infrastruktur dasar di lokasi ibu kota baru. Kegiatan ini direncanakan dimulai pada tahun depan. "Gimana status asetnya dan layout kebutuhan terhadap capital spending," kata Sri di gedung DPR/MPR, Jakarta, kemarin.

Di sisi lain, Sri mengatakan, Kemenkeu juga harus memikirkan seluruh aset Indonesia yang berada di ibu kota sekarang, yakni DKI Jakarta. Hal itu akan berpengaruh pada tahapan inventarisasi dan proses pelaksanaan proyek pemindahan ibu kota.

Sri memastikan, Kemenkeu bersama kementerian terkait lainnya akan melakukan kajian berbagai poin tersebut secara matang. Aspek ini juga yang akan menjadi dasar penentuan skenario pembiayaan pemindahan ibu kota. "Kita harapkan dampaknya bisa seminimal mungkin untuk generasi yang akan datang," ujarnya.

Sejumlah kementerian disebut sudah menyusun anggaran untuk mendukung proses pemindahan ibu kota, misalnya Kementerian PUPR dan Kementerian Perhubungan. Namun, jumlahnya tidak signifikan karena mereka baru menentukannya dalam bentuk kajian awal terhadap infrastruktur yang akan dibangun. n dedy darmawan nasution/adinda pryanka, ed: satria kartika yudha

Let's block ads! (Why?)