Pemkot Tangsel Evaluasi Saber Pungli 2019

Keberadaan tim saber pungli sangat berperan dalam melakukan pemberantasan korupsi.

REPUBLIKA.CO.ID, TANGERANG SELATAN — Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) melakukan evaluasi Sapu Bersih Pungutan Liar (saber pungli) yang bertempat di Aula Puspemkot Tangsel, Kamis (26/12). Keberadaan tim saber pungli meningkatkan pengawasan terhadap Kota Tangsel.

Walikota Tangsel Airin Rachmi Diany, menjelaskan keberadaan tim saber pungli sangat berperan dalam melakukan pemberantasan korupsi. Hadirnya mereka juga memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat.

Meskipun Kota Tangsel sudah tidak memiliki Tim Pengawalan, Pengamanan Pemerintahan, dan Pembangunan (TP4), sebab regulasi yang diminta pusat untuk menghapuskan kebijakan tersebut. Namun, Airin mengingatkan harus ada sebuah gerakan dan kebijakan baru yang memang sedang disiapkan.

“Saya tidak tahu kebijakannya seperti apa. Tapi saya yakin hal tersebut akan meningkatkan pengawasan terhadap pelayanan yang dilakukan di Kota Tangsel,” ujar Airin.

Wakil Walikota Tangsel Benyamin Davnie menjelaskan tugas tim saber pungli harus dilakukan seluruh kelompok kerja (pokja), terutama bagian pengawasan. Dengan begitu, nantinya penyalahgunaan anggaran tidak terjadi.

Meskipun sampai dengan saat ini tidak ada temuan, bukan berarti anggota tim mampu. ”Ini adalah tugas semua pokja. Lakukan pencegahan semaksimal mungkin. Berikan yang terbaik untuk Tangsel dan pembangunan,” ujar Benyamin.

Dirinya meminta kepada seluruh anggota tim untuk segera menyusun program kerja. Agar semua kegiatan bisa terstruktur dan sistematis untuk pelaksanaannya di tahun 2020.

"Nantinya pencegahan dan pengawasan dilakukan secara maksimal," katanya.

Sementara, Waka Polres Tangsel Kompol Didik Putro Kuncoro yang juga hadir pada acara tersebut, menjelaskan teknis pelaksanaan dan pembentukan satgas dalam proses pengawasan dan pencegahan pungli di wilayah Tangsel.

Diketahui evaluasi saber pungli yang dilakukan Pemkot Tangsel juga bersama dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda). Kegiatan ini dalam rangka membangun komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang bebas pungutan liar.

Let's block ads! (Why?)