REPUBLIKA.CO.ID, Republika.co.id memuat artikel Dr Tifauzia Tyassuma berjudul "Buzzer Membunuh demi Nasi dan Receh". Artikel mendapat respons pro kontra. Salah satunya respons dari Meilanie Buitenzorgy, seorang dosen dan peneliti di sebuah PTN di Jawa Barat, yang menulis di Kompasiana. Republika.co.id mengundang Meilanie untuk memberikan respons atas artikel Dr Tifauzia. Berikut adalah artikel yang ditulis Meilanie.
Oleh: Meilanie Buitenzorgy, Dosen dan Peneliti di sebuah PTN di Jawa Barat
Republika Online menurunkan artikel dengan judul provokatif: “Dr. Tifauzia Tyassuma: Buzzer Membunuh demi Nasi dan Receh” pada Rabu 8 April 2020.
Membaca artikel ini sebagai sampel karya jurnalistik, kita dipaksa untuk mempertanyakan kualitas jurnalistik Republika sebagai media mainstream. Artikel ini ditulis dengan sangat buruk. Pertama, posisi artikel tidak jelas, apakah artikel profil atau artikel opini. Paragraf-paragraf pertama menempatkan dr. Tifauzia Tyassuma (TT) sebagai narasumber yang diwawancarai. Paragraf-paragraf selanjutnya adalah copy-paste curhat TT di media sosial.
Kedua, mengherankan bahwa curhat medsos yang ditulis dengan bahasa alay yang mengandung tuduhan-tuduhan tak berdasar bisa diangkat sebagai opini di media mainstream.
Ketiga, pada hari Minggu 12 April 2020, pihak Republika sedikit mengedit artikel tersebut, yang sebelumnya disebutkan TT sebagai Direktur Eksekutif CEEBM, diubah jadi mantan Direktur Eksekutif CEEBM. Tanpa pemberitahuan ralat sebagaimana standar penulisan artikel media mainstream.
Membaca artikel ini, kita serasa membaca artikel di portal media abal-abal. Dan ini tentu memprihatinkan untuk media mainstream sekelas Republika. Jika kesalahan seperti ini terjadi terus menerus, saya khawatir hal ini akan menjatuhkan kredibilitas Republika dan membuat enggan para pakar sungguhan untuk berkontribusi menulis opini di Republika.
Keempat, Republika melakukan kesalahan yang sama dengan media-media mainstream lainnya yaitu percaya begitu saja self-claim kepakaran dari TT. Bagaimana kita bisa meningkatkan literasi rakyat Indonesia, jika literasi media mainstream saja masih separah ini.
Kasus Dwi Hartanto dan kecolongan Media mainstream
Di era internet ini, seharusnya kerja para jurnalis menelisik track record para calon nara sumber berkategori pakar, jauh lebih mudah. Cukup 3-5 menit berselancar di dunia maya, kita akan memperoleh informasi yang dibutuhkan, minimal afiliasidan posisi pekerjaan nara sumber. Namun dengan kemudahan ini, toh media dan jurnalis masih saja kecolongan secara telak.
Masih ingat kasus Dwi Hartanto (DH) tahun 2017 lalu? Ia mengaku bekerja sebagai Asisten Profesor sekaligus menjalani program post-doctoral di TU Delft Belanda, Technical Director di proyek International Space Station (ISS), memiliki beberapa paten atas beberapa karya teknologi, perancang roket untuk Pusat Kedirgantaraan dan Antariksa Belanda (NLR), memiliki multi-kompetensi berbagai bidang teknologi, hingga menang kompetisi antar badan antariksa Jerman.
Semua kebohongan tersebut ia posting di akun Facebook-nya secara berkala. Selama 2015-2017, berbagai media mainstream, media televisi sampai Mata Najwa pun meliputnya. Ia pun sempat dielu-elukan sebagai The Next Habibie. Bahkan Departemen Luar Negeri RI sempat memberikan penghargaan kepada DH sebagai WNI Berprestasi. Dirjen Dikti pun sempat mengundangnya sebagai World Class Professor.
Pada Oktober 2017, setelah didesak berbagai pihak yang tahu persis siapa DH, akhirnya DH mengakui semua kebohongannya di hadapan publik. Bahwa statusnya sebenarnya “hanya” mahasiswa S3 di TU Delft Belanda, tidak memiliki hak paten karya teknologi, tidak pernah menang lomba karya teknologi antariksa, kompetensi sebenarnya adalah bidang komputasi, dan, proyek roket yang dikerjakan hanya sekedar proyek amatir ekstrakurikuler kelompok kerja mahasiswa di mana lembaga NLR tercatat sebagai salah satu sponsor pendanaan. Melalui KBRI Den Haag, Deplu RI pun menarik kembali penghargaan yang sempat diberikan pada DH.
Luar biasa, bualan-bualan DH di Facebook bisa membohongi berbagai media mainstream, media televisi hingga Mata Najwa, dari Dirjen Dikti sampai Deplu.
Kasus self-claim kepakaran Tifauzia Tyassuma
Tidak belajar dari kasus DH, media kembali melakukan hal yang sama pada kasus TT.
Bersamaan dengan merebaknya wabah Covid-19 di Indonesia, nama Dokter Tifauzia Tyassuma (TT) awalnya viral di Facebook lewat beberapa jilid surat terbuka mendesak pelaksanaan lockdown, ditujukan kepada pemerintah pusat khususnya Presiden Joko Widodo.
Surat terbuka ini kemudian diamplifikasi oleh banyak portal media “alternatif” (sebagian pihak menyebut sebagai portal abal-abal). Dari sini, berbagai media mainstream maupun televisi meliput dan mewawancarai TT sebagai ahli epidemiologi klinis dan direktur lembaga epidemiologi CEEBM.
Dalam berbagai posting di laman Facebook-nya, TT tidak hanya mengklaim sebagai dokter, peneliti, ilmuwan, pakar dan penulis. Ia membuat berbagai klaim tentang dirinya, yang bagi sebagian netizen tampak begitu hebat, namun bagi sebagian netizen lainnya -terutama mereka yang bekerja sebagai akademisi dan peneliti- tampak mustahil.
Ia mengklaim membaca 20 artikel jurnal ilmiah per hari. Ia sanggup membaca 7000 artikel jurnal dan 1000 buku dalam waktu 8 bulan penulisan buku 650 halaman “Nutrisi Surgawi” (yang tampaknya dicetak dan diterbitkan sendiri oleh TT).
TT pun mengklaim telah mengikuti beberapa program S3 di universitas dalam dan luar negeri, termasuk Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia (FKUI) dan Norwegia Institute of Public Health (NIPH), dan pernah mengikuti program pasca-doktoral (post-doc).
Ia mengklaim memiliki beberapa hak paten atas karya-karyanya, bekerja sebagai dosen di FKUI dan menjabat sebagai direktur eksekutiflembaga epidemiologi Clinical Epidemiology and Evidence Based Medicine (CEEBM) FKUI-RSCM. Ia pun mengklaim memiliki multi kompetensi, tidak hanya ahli epidemiologi klinis, tapi juga ahli nutrisi dan ahli virology.
Satu per satu klaim tersebut dibongkar netizen melalui penelusuran jejak digital. Ditemukan fakta bahwa STR (Surat Tanda Registrasi) TT telah expired sejak 2012. STR diperlukan untuk mengurus Surat Izin Praktek (SIP) dokter. TT pun mengakui bahwa ia sudah tidak menjalankan praktik dokter bahkan sejak 2009.
Nama TT tidak tertera di laman website daftar staf Universitas Indonesia, bahkan tidak terdaftar sebagai staf di lembaga publik mana pun. Namanya hanya muncul di akun medsos lembaga konsultan miliknya.
Lalu, dimana TT bekerja sebagai peneliti dan clinical epidemiologist? Bukankah profesi ini hanya bisa dijalankan di universitas, laboratorium, klinik atau lembaga penelitian?
Laman Forlap Dikti menyatakan bahwa TT telah mengundurkan diri dari program S3 FKUI beberapa tahun lalu. Di dunia kampus, dimafhumi bahwa status mengundurkan diri adalah bentuk eufimisme dari status drop-out (DO) atau gagal. Mahasiswa yang gagal studinya diminta membuat surat pengunduran diri. Hanya mereka yang menghilang atau menolak membuat surat ini yang akhirnya diberi status gagal. Padahal, dalam wawancara dengan Tempo, TT mengaku berstatus mahasiswa aktif di program S3 FKUI.
Akan halnya NIPH, ini adalah lembaga penelitian di bawah kementerian kesehatan Norwegia, bukan universitas.
Penelusuran di laman Dirjen Kekayaan Intelektual (DJKI) menunjukkan fakta bahwa TT tidak punya satu pun hak paten. Ia hanya punya hak cipta atas buku-buku karyanya. Hak cipta DJKI bukanlah sesuatu yang seprestisius hak paten. Tercatat bahwa buku “Cara Memasak Pizza Tutti Frutty” dan “Ayo Berkebun” karya penulis-penulis lainnya juga memperoleh sertifikat hak cipta DJKI.
Nama TT pun tidak muncul di website lembaga epidemiologiCEEBM FKUI-RSCM. Pada awal berdirinya di 2015, lembaga ini dipimpin Prof. Dr. dr. Siti Setiati, Sp.PD. Nama TT tidak muncul dalam daftar nama anggota tim pimpinan Prof. Siti.
Google Scholar adalah browser paling generik yang dapat digunakan untuk menelusuri rekam jejak kepakaran seseorang. Satu-satunya karya ilmiah TT yang muncul di Google Scholar adalah tesis S2-nya di bidang kesehatan maternal (kehamilan dan persalinan). Tesis tersebut hingga saat ini tidak pernah dirujuk atau disitasi seorang peneliti pun.
Sebagai kontras, menurut Google Scholar, disertasi Doktoral (S3) mantan presiden SBY telah dirujuk 37 kali. Mendagri Tito Karnavian yang memiliki gelar Doktor dari Nanyang University Singapore bahkan sudah menghasilkan satu disertasi,dua buku dan satu artikel jurnal ilmiah internasional terindex Scopus. Karya-karya ilmiah Tito tersebut pun telah memperoleh angka sitasi.
Tifauzia versus netizens: the saga
Kesimpulan (sementara), dari sisi pendidikan, pekerjaan, professional standing maupun statistik sitasi, belum cukup basis bagi TT untuk mengklaim diri sebagai pakarclinical epidemiology maupun ahli di bidang-bidang lainnya.
Semua hal inilah yang dicoba diklarifikasi oleh banyak sekali netizen kepada TT di laman Facebook-nya. Para netizen ini punya nama akun yang jelas, punya pekerjaan yang jelas, sebagian berprofesi sebagai pebisnis, dokter, ilmuwan dan akademisi. Sebagian adalah juga pejabat atau top managementdi instansi masing-masing.
Namun, alih-alih memberikan klarifikasi dengan bukti-bukti yang masuk akal, TT malah menghapus komentar-komentar para netizen yang mengkritisinya dan memblok akun para netizen tersebut. Sebagian netizen pun berinisiatif mengkritisi klaim-klaim TT melalui akun medsos masing-masing.
Puncak perseteruan terjadi ketikatuduhan TT pada para netizen pengkritiknya sebagai buzzer bayaran receh dimuat di Republika. Beberapa netizen protes dengan cara menulis surat terbuka kepada Republika dari akun medsos masing-masing.
Pseudo-scientist dan real-scientist
Padahal Indonesia tidak kekurangan pakar epidemiology dan public health dengan reputasi mendunia, baik yang berlatar belakang kedokteran klinis maupun disiplin ilmu lainnya. Kita punya Prof. Dr. dr. Hasbullah Thabrany lulusan UC Berkeley (ranking 28 dunia), akademisi dan peneliti di FKM-UI, pemilik 1279 sitasi dan h-index 18. Ada Dr. Iqbal Elyazar lulusan Oxford University (ranking 1 dunia), peneliti di lembaga Eijkmann, pemilik lebih dari 16 ribu sitasi dan h-index 38. Ada pula Dr. dr. Pandu Riono lulusan UCLA (ranking 31 dunia), akademisi dan peneliti di FKM-UI, pemilik 368 sitasi dengan h-index 11. Dan masih banyak lagi.
Sangat disayangkan justru Media lebih memilih mengutip bahkan memberi panggung pada “pakar”self-claimatau pseudo-scientist (ilmuwan “palsu”) yang memang pintar meramu berbagai informasi dari internet menjadi tulisan yang menohok di media sosial. Padahal, kepakaran tidak bisa diperoleh dari self-claim.
Kepakaran adalah akumulasi dari record pendidikan hingga jenjang tertinggi (lulus S3), record pekerjaan di lembaga publik terkait pendidikan/penelitian, dan pengakuan dari kolega sejawat yang terefleksikan secara formal dalam berbagai statistik sitasi.
Beberapa ilmuwan senior hanya punya 2 dari 3 syarat tersebut, misalnya ada Profesor senior yang cuma lulusan S2. Itu adalah hal yang biasa dan tidak mengurangi nilai kepakarannya. Namun, jika pendidikan seseorang cuma sampai S2, pekerjaan tetap tidak punya, afiliasi lembaga publik tidak punya, hasil penelitian tidak terdeteksi, sitasi nol, alias tidak memenuhi satupun syarat diatas, bagaimana bisa disebut pakar atau ilmuwan?
Jika senang berkarya dan mengabdikan diri di masyarakat, hal ini lebih tepat disebut aktivis, bukan ilmuwan. Jika ingin diakui sebagai ilmuwan, tentu harus meniti tangga track ilmuwan: studi hingga tamat S3, bekerja di universitas/lembaga penelitian, publikasi buku dan jurnal ilmiah.
Pragmatisme media mainstream dan literasi publik
Sikap pragmatis media mainstream yang hanya mempertimbangkan click-bait dan mengandalkan self-claim dari figur yang sedang populer di media sosial, justru berkontribusi pada makin terpuruknya literasi masyarakat Indonesia (yg terdidik sekalipun). Masyarakat sulit membedakan antara pseudo-scientistdengan real-scientist.
Dalam masa krisis global pandemi Covid-19, kerancuan pemahaman yang terjadi di masyarakat ini bisa berakibat fatal. Masyarakat menjadi percaya begitu saja bahkan terprovokasi pada opini para pseudo-scientists yang viral di media sosial karena “kepakarannya” telah “dilegitimasi” oleh media mainstream.
Lalu bagaimana dengan pendapat TT yang gencar menyuarakan lockdown sebagai upaya containment terhadap wabah Covid-19? Tentunya sah-sah saja TT berpendapat seperti itu. Kebebasan berpendapat dijamin seluas-luasnya di Negara ini, selama tidak mengandung fitnah dan hoax. Namun, opini TT belum dapat dikategorikan sebagai opini pakar.
Para pembual over-claim semacam Dwi Hartanto akan terus bermunculan di jagad medsos dari waktu ke waktu. Tanpa peran ceroboh amplifikasi media mainstream, mereka hanya akan berakhirdi medsos.
Kehati-hatian media mainstreamakan berkontribusi signifikan dalam melindungi literasi publik. Dan, literasi publik adalah hal yang sangat kita butuhkan dalam memenangkan perang melawan wabah Covid-19.
Disclaimer:
Opini ini merupakan pendapat pribadi penulis dan tidak ada kaitannya dengan lembaga tempat penulis bekerja maupun lembaga manapun.
https://ift.tt/3cgVV45
April 14, 2020 at 09:12AM
Bagikan Berita Ini
0 Response to "Pseudo-Scientist dan Kenaifan Media di Era Covid-19"
Post a Comment